• Sen. Sep 28th, 2020

Goldstone-report.org

Informasi Berita Dalam Pemerintahan Terkini

JOKOWI MENGHAPUS BEBERAPA LEMBAGA INI

ByTheach

Agu 28, 2020

Moeldoko, Kepala Kantor Staf Presiden mengatakan bahwa 18 lembaga negara akan di bubarkan dalam waktu dekat oleh Presiden Jokowi. Moeldoko menyebut jika ada 3 lembaga yang akan di hapus salah satunya yaitu Komisi Nasional Lanjut Usia (KLU), Komisis tersebut dibentuk saat Keppres Nomor 54 tahun 2004. Namun ternyata Lembaga ini tumpeng tindih dengan Kementerian Pembedayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA). Seperti yang kita ketahui bahwa lembaga yang satu ini jarang kita dengar, mungkin kalau masih ada dalam kementerian pun tetap akan dibubarkan.

Selain Komisi Lanjut Usia, lembaga lainnya yang akan dibubarkan yaitu Badan Standardisasi dan Akreditasi Nasional Keolahragaan (BSANK). Wewenang dalam badan ini yaitu untuk pemantauan, pengembandan dan pelaporan pencapaian standar nasional keolahragaan. Lembaga ini di bentuk pada Perpres Nomor 11 Tahun 2014.

BSANK ini terdiri atas 9 orang dari unsur pemerintahan yaitu pakar olahraga, masyarakat olahraga dan akademisi. Proses untuk akademisi ini harus lewat pemilihan dan diangkat melalui mekanisme uji kelacayakn seca terbuka dan objektif. Presiden Jokowi sudah menandatangani Perpres Nomor 70 Tahun 2018 mengenai “Hak Keuangan Bagi Ketua dan Wakil Ketua Anggota BSANK” pada tanggal 16 Agustus 2018. Anggota BSANK juga diberikan atas hak gaji setiap bulannya dengan rincina Ketua sebesar Rp 19.250.000, wakil ketua sebesar Rp 17.645.000 dan anggota lainnya sebesar Rp 16.041.000.

Negara harus mengeluarkan anggaran sebesar Rp 149 juta sekitan untuk gaji seorang ketua, wakil ketua dan tujuh anggota. Jika di akumulasikan, maka anggaran yang harus dikeluarkan untuk menggaji 9 orang lembaga BSANK dalam setahun bisa mencapai Rp 1,79 miliar.

Ada lagi lembaga lainnya yaitu Badan Restorasi Gambut (BRG) dibentuk pada periode Presiden Joko Widodo dan Jusuf Kala berdasarkan Perpres Nomor 1 tahun 2016. Padahal praktek lembaga BRG ini baik dalam merestorasi lahan-lahan gambut, tapi ada beberapa fungsi lainnya bertabrakan dengan lembaga lain. Lembaga-lembaga yang akan dibubarkan ini merupakan lembaga yang dibentuk melalui Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden. Sementara lembaga lainnya yang dibentuk melalui Undang-Undang belum dibahas karena harus disetujui dahulu oleh DPR ketika mau dibubarkan.

Kebijakan publik, Trubus Rahadiansyah, mengatakan ada beberapa lembaga negara yang menunjukan kinerja yang tidak maksimal dan banyak menghabiskan anggaran negara karena seharusnya lembaga-lembaga tersebut bisa memberikan menfaat yang lebih bagi masyarakat. Seperti yang kita ketahui ada tiga jenis lembaga yang ada di Indonesia ini sesuai dengan kelahirannya.

Lembaga pertama yaitu lembaga yang lahir berdasarkan Undang-Undang Dasar (UDD), tapi kebanyakan dari kita tidak tahu pekerjaannya seperti apa dan manfaat yang didapatkan di masyarakat juga kurang, contoh lembaganya yaitu Komisi Yudisial (KY).

Lembaga yang kedua yaitu lembaga yang terbentuk atas Undang-Undang contohnya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Begitupun lembaga yang terakhir yaitu terbentuk karena Perarutan Presiden (Perpres) contohnya KSP, namun setelah dilakukannya evaluasi ternyata fungsi KSP ini ada tumpeng tindih dengan lembaga lainnya.

Sebenernya pemeritah bisa lebih tegas dengan lembaga-lembaga level eksekutif ini, karena pada dasarnya semua hak prerogratif pada presiden. Tapi yang jadi masalahnya adalah banyak lembara yang dibubarkan, namun setelah itu ada juga lembaga negara baru yang dibentuk oleh presiden. Hal ini yang malah membuat negara mengeluarkan anggaran yang seharusnya bisa digunakan untuk kepentingan lain. Untuk kamu yang belum tahu, presiden sudah menghapus sebanyak 23 lembaga per tahun 2014, namun beliau pun telah membentuka lembaga pemerintahan baru seperti:

1.Badan Keamanan Laut

2.Kantor Staf Presiden

3.Komite Ekonomi dan Industri Nasional

4.Badan Restorasi Gambut

5.Komite Nasional Keuangan Syariah

6.Badan Peningkatan Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum

7.Satgas Saber Pungli

8.UKP Pembinaan Ideologi Pancasila

9.Badan SIber dan Sandi Negara

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *