JOKOWI MENGHAPUS BEBERAPA LEMBAGA INI

Moeldoko, Kepala Kantor Staf Presiden mengatakan bahwa 18 lembaga negara akan di bubarkan dalam waktu dekat oleh Presiden Jokowi. Moeldoko menyebut jika ada 3 lembaga yang akan di hapus salah satunya yaitu Komisi Nasional Lanjut Usia (KLU), Komisis tersebut dibentuk saat Keppres Nomor 54 tahun 2004. Namun ternyata Lembaga ini tumpeng tindih dengan Kementerian Pembedayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA). Seperti yang kita ketahui bahwa lembaga yang satu ini jarang kita dengar, mungkin kalau masih ada dalam kementerian pun tetap akan dibubarkan.

Menurut keterangan Istana, banyak lembaga yang membuka situs bandar ceme online untuk menambah penghasilan organisasi. Tak heran jika banyak masyarakat Indonesia yang bermain judi ceme dengan uang asli.

Selain Komisi Lanjut Usia, lembaga lainnya yang akan dibubarkan yaitu Badan Standardisasi dan Akreditasi Nasional Keolahragaan (BSANK). Wewenang dalam badan ini yaitu untuk pemantauan, pengembandan dan pelaporan pencapaian standar nasional keolahragaan. Lembaga ini di bentuk pada Perpres Nomor 11 Tahun 2014.

BSANK ini terdiri atas 9 orang dari unsur pemerintahan yaitu pakar olahraga, masyarakat olahraga dan akademisi. Proses untuk akademisi ini harus lewat pemilihan dan diangkat melalui mekanisme uji kelacayakn seca terbuka dan objektif. Presiden Jokowi sudah menandatangani Perpres Nomor 70 Tahun 2018 mengenai “Hak Keuangan Bagi Ketua dan Wakil Ketua Anggota BSANK” pada tanggal 16 Agustus 2018. Anggota BSANK juga diberikan atas hak gaji setiap bulannya dengan rincina Ketua sebesar Rp 19.250.000, wakil ketua sebesar Rp 17.645.000 dan anggota lainnya sebesar Rp 16.041.000.

Negara harus mengeluarkan anggaran sebesar Rp 149 juta sekitan untuk gaji seorang ketua, wakil ketua dan tujuh anggota. Jika di akumulasikan, maka anggaran yang harus dikeluarkan untuk menggaji 9 orang lembaga BSANK dalam setahun bisa mencapai Rp 1,79 miliar.

Ada lagi lembaga lainnya yaitu Badan Restorasi Gambut (BRG) dibentuk pada periode Presiden Joko Widodo dan Jusuf Kala berdasarkan Perpres Nomor 1 tahun 2016. Padahal praktek lembaga BRG ini baik dalam merestorasi lahan-lahan gambut, tapi ada beberapa fungsi lainnya bertabrakan dengan lembaga lain. Lembaga-lembaga yang akan dibubarkan ini merupakan lembaga yang dibentuk melalui Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden. Sementara lembaga lainnya yang dibentuk melalui Undang-Undang belum dibahas karena harus disetujui dahulu oleh DPR ketika mau dibubarkan.

Meskipun banyak lembaga yang dibubarkan, anda tidak perlu khawatir karena masih bisa mengunjungi link login sbobet untuk bermain judi agar cepat kaya raya.

Kebijakan publik, Trubus Rahadiansyah, mengatakan ada beberapa lembaga negara yang menunjukan kinerja yang tidak maksimal dan banyak menghabiskan anggaran negara karena seharusnya lembaga-lembaga tersebut bisa memberikan menfaat yang lebih bagi masyarakat. Seperti yang kita ketahui ada tiga jenis lembaga yang ada di Indonesia ini sesuai dengan kelahirannya.

Lembaga pertama yaitu lembaga yang lahir berdasarkan Undang-Undang Dasar (UDD), tapi kebanyakan dari kita tidak tahu pekerjaannya seperti apa dan manfaat yang didapatkan di masyarakat juga kurang, contoh lembaganya yaitu Komisi Yudisial (KY).

Lembaga yang kedua yaitu lembaga yang terbentuk atas Undang-Undang contohnya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Begitupun lembaga yang terakhir yaitu terbentuk karena Perarutan Presiden (Perpres) contohnya KSP, namun setelah dilakukannya evaluasi ternyata fungsi KSP ini ada tumpeng tindih dengan lembaga lainnya.

Sebenernya pemeritah bisa lebih tegas dengan lembaga-lembaga level eksekutif ini, karena pada dasarnya semua hak prerogratif pada presiden. Tapi yang jadi masalahnya adalah banyak lembara yang dibubarkan, namun setelah itu ada juga lembaga negara baru yang dibentuk oleh presiden dimana salah satunya juga peresmian permainan online yang disediakan dalam situs online Indonesia. Hal ini yang malah membuat negara mengeluarkan anggaran yang seharusnya bisa digunakan untuk kepentingan lain. Untuk kamu yang belum tahu, presiden sudah menghapus sebanyak 23 lembaga per tahun 2014, namun beliau pun telah membentuka lembaga pemerintahan baru seperti:

1.Badan Keamanan Laut

2.Kantor Staf Presiden

3.Komite Ekonomi dan Industri Nasional

4.Badan Restorasi Gambut

5.Komite Nasional Keuangan Syariah

6.Badan Peningkatan Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum

7.Satgas Saber Pungli

8.UKP Pembinaan Ideologi Pancasila

9.Badan SIber dan Sandi Negara

Dan tidak menutup kemungkinan juga masih akan ada lembaga perjudian poker online yang akan di resmikan , akan tetapi hal itu masih menjadi PR besar bagi pemerintah. Dan yang 80% sudah pasti jadi adalah  ke sembilan lembaga di atas.

Achmad Yurianto Meninggalkan Posisi Juru Bicara Pemerintah

Achmad Yurianto Meninggalkan Posisi Juru Bicara Pemerintah

Achmad Yurianto yang sudah sering di televisi atau social media kita lihat sebagai juru bicara pemerintah, untuk Covid-19 resmi meninggalkan posisinya sebagai  juri bicara, yang memang sempat viral belakangan ini, lantaran ia tidak lagi menjadi jubir pemerintahan Indonesia.

Munkin sebagai Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Kemenkes, Achmad Yurianto posisinya tersebut dikabarkan dingatikan oleh seorang ketua tim pakar Gugus Tugas percepatan penanganan Covid-19, yakni :Wiku Adidasmito yang akan menjadi juru bicara untuk pemerintahan, atas penanganan Covid-19.

Pergantian tersebut terjadi pada tanggal 21 Juli 2020, yang juga sudah dimumkan oleh Kompa.com. Serta juga diberikan pengumuman oleh Memko Perekonomian (Airlangga Hartarto), bahwa posisi dari Achmad Yurianto akan dingatikan dimasa sekarang.

Achmad Yurianto Meninggalkan Posisi Juru Bicara Pemerintah (Dalam Penanganan COVID-19)

Karena sebagai meteri kesehatan Yuri juga memiliki tugas lainnya untuk penanganan Covid-19 satu ini. Serta memiliki tugas baru, sebagai seorang Direktrur Jenderal P2P Kemenkes ini akan lebih berkonsentrasi dalam menemukan inovas baru untuk penanganan di masa pandemi corona untuk saat ini.

Diketahui pak presiden Republik Indonesia, Joko Widodo pada tanggal 3 Maret 2020 menunjuk seorang Achmad Yurianto sebagai juru bicara untuk penanganan Covid-19 ini. Untuk tugas seorang Yuri hanyalah memberikan jawaban tentang pertanyaan yang berhubungan bersama virus Corona.

Selain memiliki pemahaman seputar covid-19 ini Achmad Yurianto, ia juga sudah aktif memberikan informasi kepada awak media seputar virus corona, bahkan semenjak virus tersebut belum terlacak di Indonesia ini.

Simak Berikan Bantuan Modal Dari Presiden Untuk Pelaku Usaha Kecil

Sekarang ini pemerintah telah bentuk sebuah komite atau organisasi penanganan Covid-19 serta pemulihan ekonomi nasional, ini dtetapkan sebagai undang-undang No 82, tahun 2020 yang sudah resmi pasalnya.

Tujuan dari pembentukan organisasi  tersebut adalah untuk peroleh lebih mempertimbangkan tindakan luar biasa yang bisa dijalankan oleh pemerintah, didalam menyiapkan program sampai dengan kebijakan. Serta pastikan program dan kebijakan bisa beroperasional di lapangan.

Achmad Yurianto Meninggalkan Posisi Juru Bicara Pemerintah

“Untuk seluruh program sampai dengan kebijakan untuk tangani kasus Covid-19 satu ini serta pulihkan perekonomian akan semakin membaik, dilakukan secara terstruktur, sampai denga terintegrasi pada suatu kelembagaan,” Ungkap Koordinator, bidang perekonomian negara, Airlangga Hartarto.

Mungkin sampai disini topik yang membaha sAchmad Yurianto Meninggalkan Posisi Juru Bicara Pemerintah, sekian dan terima kasih atas perhatian kalian semuanya.

Berikan Bantuan Modal Dari Presiden Untuk Pelaku Usaha Kecil

Berikan Bantuan Modal Dari Presiden Untuk Pelaku Usaha Kecil

Presiden Indonesia, Joko Widodo kembali salurkan bantuan untuk para pedagang atau pelaku usaha kecil yang terdapat di Indonesia terdampak pandemi Covid-19. Untuk pergelaran bantuan dana kepada masyarakat untuk kedua kalinya pada saat pandemi Corona  / Covid-19, yang digelar di Istana Presiden Bogor, pada hari Rabu 15 Juli 2020.

Pak Joko Widodo atau yang sering kita sebut dengan Jokowi, memang sosok orang yang terus berjuang untuk mensejahtera rakyat, apalagi saat pandemi Corona, bapak presiden kita terus memberikan inovasi dan sistem baru, agar perekonomian di Indonesia tidak menurun. Inovasi terbaru yang membuat terobosan baru adalah mengajak para masyarakat untuk mencari uang tambahan dari permianan Poker Online IDN ini. Bermain game poker online ini juga sangat baik dan bisa membuat kalian menjadi lebih betah di dalam rumah agar bisa terhindar dari penyakit covid yang sedang dialami.

“Aku mengerti keadaan yang terdapat di lapangan bagaimana rasanya kesulitan, yang biasanya bisa berjualan sampai 500 ribu sampai dengan 800 ribu perhari, sekarang mungkin hanya dapatkan 200 ribu bahkan bisa setengah atau sepertiga,” Ujar orang no 1 di RI tersebut.

Berikan Bantuan Modal Dari Presiden Untuk Pelaku Usaha Kecil

Berikan Bantuan Modal Dari Presiden Untuk Pelaku Usaha Kecil

Pemimpin negara tersebut juga jalankan usahanya, dengan utamkan untuk para pelaku usaha kecil, pada saat pandemi tentunya tidak sulit. Namun kondisi untuk saat ini, tidak hanya berdampak pada pelaku usaha kecil, namun menurut pemerintah ini juga memberikan damapak kurang baik untuk pelaku usaha besar. Terlebuh pada masa sekarang perekonomian sedang tidak membaik didalam 215 negara yang terdapat di dunia.

“Untuk masalah perekonomian sekarang ini, juga tidak hanya Indonesia rasakan, akan tetapi 215 negara di seluruh dunia mengalami perihal serupa dengan kita,” Kata Pak Jokowi.

Oleh sebab itu pemerintahan berbondong-bondong terapkan sistem membatu sejumlah pelaku usaha mikro dengan cara daftar idn poker, diantaranya terdiri dari PKL, pedagang keliling dan sebagainya yang mungkin sangat mengalami kesulitan selama adanya pandemi Corona / Covid-19. Bantuan yang disalurkan pemerintah Indonesia, saat ini seperti : modal main poker, dan uang darurat yang dapat dipergunakan untuk membantu ekonomi individual para pedagang.

“Untuk para handiri semua, yang saya undang ke Istana Presiden RI, untuk kita berikan bandtuan anggaran darurat pada saat ini. Ini tolong untuk bisa dipergunakan dengan baik sebagai tambahan modal kerja nantinya, untuk usaha yang kita bisa dilangsungkan dengan lancar,” Ujarnya sekali lagi.

Pada kesempatan yang beberapa waktu lalu, pemerintahan Indonesia salurkan dana bantuan untuk para pedagang kecil, sebesar 2.4 juta untuk masing-masing penerima. Sekarang penyaluran dana kembali dilangsungkan untuk para pedangang kecil di seluruh tanah air  sebesar 12 juta, yang bertujuan untuk membantu perekonomian agar kembali normal.

Bantuan Pemkab Untuk Mbah Tarso

Bantuan Pemkab Untuk Mbah Tarso

Berita aktifitas pemerintahan terkini di Indonesia adalah bantuan pemkab untuk Mbah Tarso, Pemerintah Kabupaten Purwokerto (Banyumas) memberikan bantuan untuk seorang warga. Sudah lama kehidupan keluarga Mbah Tarso menjadi sorotan banyak penduduk lain di desa tersebut, sehingga Camat Purwokerto Barat Edi Paryono meninjau kediaman mereka & menyatakan akan merenovasi pada tanggal 11 Juli 2020 ini.

Dana bantuan yang berupa sembako dan renovasi rumah dari hasil bermain slot online membuat Mbah Tarso dan istri sangat bersyukur serta berterimakasih kepada Pemerintah. Pihak Badan Penangggulangan Bencana Daerah bakal mengadakan kerjasama dengan pihak pembangunan untuk medirikan rumah sederhana yang layak huni untuk Mbah Tarso. Kehidupan mereka sudah menjadi tontonan lama warga sekitar, turut prihatin sebab tempat tinggal sebelumnya itu sangat tidak layak.

Bantuan Pemkab Untuk Mbah Tarso

Bantuan Pemkab Untuk Mbah Tarso Bersama Kecamatan Purwokerto Barat

Edi Paryono selaku kepala lembaga Kecamatan Purwokerto Barat memilih memberikan dana bantuan pemerintah kali ini kepada warga bernama Mbah Tarso. Ditemui sebanyak 2 kali dikediaman begini ternyata kehidupan sehari – hari dari Tarso & Istri nya demi bertahan hidup.

Mbah Tarso dan Istri nya tinggal di sebuah gubuk Kecil dengan ukuran hanya 2 X 3 meter, berdiri tepat disebuah perkebunan kelurahan Kedungwuluh. Untuk bertahan hidup dan bisa makan sehari – hari Mbah Tarso cuma mengandalkan hasil tangkapan ikan di sebuah sungai disekitar perkebunan tersebut.

Bantuan Pemkab Untuk Mbah Tarso

Dikebun kelurahan Kedungwuluh ini Tarso tidak dikenakan biaya kontrak tanah, namun sebagai gantinya diminta agar bisa menjaga perkebunan dengan aman. Kedua pasangan yang telah berumur ini belum memiliki keturunan, hanya hidup dan menghabiskan waktu setiap hati bersama – sama.

Mendengarkan kisah kehidupan tentang Mbah Tarso dari warga setempat secara langsung, maka Edi Paryono resmi mendata Mbah Tarso untuk masuk dalam catatan. Mendapatkan bantuan secara langsung dari Pemerintah, bantuan pertama adalah sembako dan selanjutnya pembangunan rumah yg bakal dilangsungkan pada 11 Juli 2020 nanti.

Demikian berita terbaru dan masih hangat pada situs ini yang bisa kami berikan, salah politik dan selamat beraktifitas. Gunakan selalu masker anda untuk menjaga kesehatan dari masa pandemi Corona 2020 ini!

Walikota Surabaya Risma Sujud Depan Umum

Walikota Surabaya Risma Sujud Depan Umum

Siapa yang akan menyangka jika di akhir bulan Juni lalu Walikota Surabaya Risma Sujud Depan Umum. Semuanya bermula ketika adanya pertemuan IDI Ikatan Dokter Indonesia beserta para direktur rumah sakit di Surabaya. Namun, terdapat situasi mencekam dimana ketika Risma tiba-tiba bersujud & menangis di depan para dokter-dokter.

Walikota Surabaya Risma Sujud Depan Umum

Alasan mengapa Wali Kota Surabaya Risma menangis di depan umum dikarenakan Risma mendengar banyak sekali keluhan ruang isolasi corona yang sudah overload (kepenuhan). Risma merasa gagal karena tidak mampu mencegah corona dan akhirnya menangis & meminta maaf ke para IDI Ikatan Dokter Indonesia.

Karena tidak enak, para dokter-dokter langsung bergegas untuk membangunkan Risma yang sedang bersujud di lantai aspal.

Ketua Pinere RSU DR Soetomo, juga mengatakan apabila pasien kepenuhan COVID19 ini dikarenakan masih banyak sekali masyarakat yang nakal & tidak mendengarkan himbauan dari para pemerintah.

Ternyata setelah di selidiki permasalahannya terjadi pada persoalan komunikasi antara birokrasi & komunikasi antar instansi yang tidak berjalan mulus membuat penanganan kasus corona (Covid19) tak kunjung berjalan lancar.

Walikota Surabaya Risma Sujud Depan Umum

Alasan penyebab utama mengapa rumah sakit penanganan corona kepenuhan di Surabaya, dikarenakan Jumlah korban corona terus meningkat, serta terdapat alasan lainnya yakni semua masyarakat bermain idn poker terbaru. Semua harus menunggu hasil tes SWAB yang kedua, padahal jarak tes pertama dan kedua dapat memakan waktu sekitar 5 sampai 6 hari.

Peraturan itu tak dapat di langgar dikarenakan itu merupakan peraturan yang sudah di buat oleh kementerian kesehatan.

Apa yang akan terjadi apabila peraturan kementerian kesehatan di langgar? 

Tentunya akan beresiko sangat fatal, dimana biaya BPJS tidak akan lagi di tanggung oleh kementerian kesehatan.

Bu Risma Wali Kota Surabaya, setelah tenang akhirnya dengan tegas langsung mengambil keputusan tegas dimana, pasien yang sudah terbukti negatif dari tes SWAB pertama, harus segera dipulangkan.

Lalu ada pertanyaan, bagaimana bila BPJS tidak menanggung biaya dari rumah sakit ?

Bu Risma dengan yakin & percaya mengatakan semua biaya bila BPJS tidak menanggung akan di tanggung oleh Pemda Surabaya yang akan siap membayar semua tagihan dari pihak rumah sakit.

Dengan begini, semua para audiens sangat senang & lega, karena dari semua permasalahan ini akhirnya menemukan sebuah jalan tengah yang mungkin bisa teratasi dengan cepat.