• Sen. Sep 28th, 2020

Goldstone-report.org

Informasi Berita Dalam Pemerintahan Terkini

Menguji Klaim Bahwa Anies Tidak Pernah Mengeluarkan Kebijakan Yang Intoleran

ByTheach

Agu 12, 2020
Menguji Klaim Bahwa Anies Tidak Pernah Mengeluarkan Kebijakan Yang Intoleran

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengklaim selama menjabat pemimpin ibu kota, tidak pernah mengeluarkan kebijakan yang intoleran. Dia pun menantang siapa saja untuk menampakkan bukti bahwa ada kebijakan intoleran dan diskriminatif selama dirinya memimpin Ibu Kota.

Menurutnya narasi bahwa dirinya intoleran dan diskriminatif di-framing sejak masa kampanye Pilkada sampai sekarang.

“Bantu diterangkan selama dua tahun ini, kebijakan mana yang intoleran, tolong diterangkan kebijakan mana yang diskriminatif,” kata Anies dalam peluncuran buku ‘Memoar Pilkada DKI 2017’ yang disiarkan Youtube Mardani Ali Sera, dikutip Selasa (11/8).

“Bantu diterangkan, fakta mana yang bisa mengoreksi khayalan bahwa gubernur dan pemerintah adalah intoleran,” lanjut ia.

Jika mengacu pada laporan SETARA Institute berkaitan Indeks Kota Toleran 2018, Jakarta berada di 10 Kota dengan nilai toleransi terendah. Jakarta berada di peringkat 92 dari 94 kota dengan nilai 2.880.

Laporan SETARA dirilis pada 7 Desember 2018 itu atau satu tahun lebih sejak Anies menjabat sebagai Gubernur. Dalam pemberitaan salah satu media, SETARA ketika itu mengakui penilaian Jakarta Kota Intoleran pada 2018 berdasarkan kebijakan yang terentang sejak pemerintahan sebelum Anies atau pada akhir masa jabatan gubernur sebelumnya.

SETARA menerapkan empat variabel sebagai alat ukur, variabel itu adalah Regulasi Pemerintah Kota, Tindakan Pemerintah, Regulasi Sosial, Demografi Agama.

detil diterangkan, indikator untuk variabel Regulasi Pemerintah Kota adalah rencana pembangunan dalam bentuk Rencana Pembangunan Bentang Menengah Daerah (RPJMD) dan produk undang-undang penyokong lainnya.

Indikator untuk variabel Tindakan Pemerintah adalah pernyataan pejabat kunci tentang peristiwa intoleransi; perbuatan kongkrit berkaitan peristiwa.

Indikator untuk variabel Regulasi Sosial adalah peristiwa intoleransi; dinamika masyarakat berkaitan peristiwa intoleransi.

Serta indikator untuk variabel demografi agama adalah heterogenitas keagamaan penduduk; inklusi sosial keagamaan.

Adapun sumber data untuk menilai indikator di atas diperoleh dari dokumen sah pemerintah kota, data BPS, data Komnas Perempuan, data Setara Institute dan referensi media terpilih.

Tetapi untuk mengurangi bias tersebut, SETARA mencapai dua teknik, adalah triangulasi dengan narasumber-narasumber kunci mengenai khususnya keadaan toleransi di 10 kota dengan nilai tertinggi dan 10 kota dengan nilai terendah.Dalam studi itu, SETARA menyebut ada kemungkinan terjadinya bias subjektivitas dalam memberikan nilai yang sulit untuk dihindari dalam melaksanakan scoring pada masing-masing indikator.

Di samping itu, SETARA juga melaksanakan konfirmasi melalui expert meeting mengenai indexing sementara dan self-assessment, khususnya pada dua kluster 10 nilai tertinggi dan 10 nilai terendah, sebelum dijalankan scoring final.

Dalam laporannya SETARA tidak memberikan contoh kasus soal kebijakan-kebijakan Pemprov DKI yang dianggap tidak toleran. Saat itu, Ketua SETARA Hendardi hanya mengucapkan bahwa scoring rendah kepada DKI sedikit banyak dipengaruhi oleh sejumlah peristiwa selama peristiwa Pilkada DKI 2017.

“Pilkada 2017 itu sangat berpengaruh di indeks tolerensi di Jakarta dan belum lagi beragam reuni-reuni, itu miliki imbas kepada indeks toleransi,” kata Hendardi di Jakarta, 7 Desember 2018.

Gubernur Anies sendiri kala itu seketika menanggapi survei SETARA. Sehari sesudah laporan SETARA, Anies mengatakan bahwa pertanyaan-pertanyaan yang dipakai dalam survei tersebut patut diperiksa objektivitasnya.

“Analisa pertanyaan per pertanyaan apakah ada pertanyaan yang bias atau tidak, apakah semua pertanyaan objektif atau tidak?,” ujar Anies.

Jakarta Paling Demokratis Versi BPS
Sementara berdasarkan laporan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) yang dirilis Badan Sentra Statistik belum lama ini, Provinsi DKI Jakarta menempati peringkat pertama paling demokratis pada 2019, dengan indeks demokrasi sebesar 88,29 nilai.

Angka ini memecahkan rekor indeks demokrasi Indonesia tertinggi di Indonesia selama 11 tahun penghitungan indeks ini.

Jika memandang secara detil dalam penghitungan indeks demokrasi ini, ditemukan enam indikator yang berkaitan dengan informasi toleransi dan diskriminasi.

Enam indikator itu adalah undang-undang tertulis yang mengendalikan kebebasan atau mengharuskan masyarakat dalam melaksanakan agamanya; perbuatan atau pernyataan pejabat Pemerintah yang mengendalikan kebebasan atau mengharuskan masyarakat melaksanakan ajaran agamanya; ancaman kekerasan atau pemakaian kekerasan dari satu golongan masyarakat kepada golongan masyarakat lain berkaitan dengan ajaran agama.

Lalu indikator undang-undang tertulis yang diskriminatif dalam hal gender, etnis atau kepada golongan rentan lainnya; perbuatan atau pernyataan pejabat pemerintah daerah yang diskriminatif dalam hal gender, etnis atau kepada golongan rentan lainnya; ancaman kekerasan atau pemakaian kekerasan oleh masyarakat karena alasan gender, etnis atau kepada golongan rentan lainnya.

keseluruhan, Jakarta mencatat nilai yang stabil dan meningkat dalam enam indikator itu.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *